DAMPAK PERUBAHAN REFORMASI 1998
DI BIDANG POLITIK
ASSALAMUALAIKUM.WR.WB.
pada kali saya akan membahas tentang dampak reformasi pada bidang politik....
Reformasi memang sudah bukan kata yang tabu untuk kita reformasi ini sangat lah erat kaitan nya dengan kaum muda(mahasiswa). Karna ada nya reformasi ini lah kita dapat bebas berpendapat dan dapat menjadi pemimpin negara ini.
Adapun beberapa dampak yang terjadi dari dampak positif dan negatif.
a. Kelebihan
Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi adalah sebagai berikut.
1. Adanya
kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada
masa Orde Baru
2. Berkurangnya
cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah.
Dimana pada masa Orde Baru, tokoh-tokoh pengkritik pemerintah akan dipenjarakan,
dan adanya para Petrus (penembak misterius) yang diduga pembunuh bayaran
pemerintah yang bertugas untuk “menghabisi” orang-orang yang berusaha membuka
kedok pemerintah.
3. Perbaikan
bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri
4. Semakin
tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan
politik, terutama dalam pembentukan partai. Pada perhitungan awal reformasi,
ada lebih dari 80 parati politik yang terbentuk walau banyak pula yang tergusur
pada saat masa pendaftaran resmi dibuka
5. Semakin
diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh
pemerintah pusat tetapi daerah juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah
tangganya sendiri
6. Keadilan
semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Seperti dikemukakan
penulis pada bab pendahuluan, bahwa masyarakat etnis Tionghoa menjadi sama
haknya dengan WNI lainnya, pengakuan agama Konghucu, dan menjadikan Hari Raya
Imlek sebagai libur nasional
1. Maraknya
kerusuhan akibat demonstrasi yang dilakukan para aktivis sebagai bentuk
penyaluran aspirasi masyarakat. Sumber Daya Manusia Indonesia yang tidak
mengerti bagaimana seharusnya demonstrasi yang baik malah melakukan tindakan
anarkis sebagai bentuk kepedulian pada kepentingan masyarakat.
2. Merajalelanya
KKN sebagai akibat diberlakukannya otonomi daerah. Pejabat-pejabat daerah
berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah pusat saja yang mampu melakukan KKN,
tetapi mereka juga mampu.
3. Kebebasan
pers disalah gunakan banyak pihak (penguasa) untuk mencari keburukan dari
elit-elit politik yang menjadi saingan politiknya. Sehingga yang terjadi
perpecahan antar partai koalisi, bahkan perpecahan ditubuh partai itu sendiri.
4. Semakin
maraknya intervensi asing (teroris) sebagai akibat kelemahan pertahanan dan
keamanan dalam negeri. Juga akibat sifat pemerintahan Indonesia yang terlalu
terbuka terhadap luar negeri.
5. Meningkatnya
kriminalitas akibat perlindungan HAM yang tidak seimbang. Semua pelaku criminal
tersebut akan membela diri dengan mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan
karena hak nya tidak.
yang pada inti nya kita jangan lah selalu melihat segala sesuatu hanya pada satu titik saja.
itulah yang bisa saya sampaikan kepada para pembaca sekalaian.......
